Google
 

11 October 2016

Tiga Implikasi Pembatalan Kontrak Bahasa Asing Terhadap Investasi

Meski tak menjadi pertimbangan utama investor, kepastian hukum adalah bagian terpenting dalam investasi.

Berhati-hatilah membuat kontrak dengan bahasa asing atau bahasa daerah. Jika perjanjian yang dibuat di Indonesia dan melibatkan warga negara atau badan hukum Indonesia tak menggunakan bahasa Indonesia, perjanjian dimaksud bisa dibatalkan oleh pengadilan. Putusan pengadilan dalam perkara Nine AM Ltd dan PT Bangun Karya Perkasa membuktikan sinyalemen tersebut.

Sesuai Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, isi kontrak wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Jika tak dibuat dalam bahasa Indonesia sewaktu-waktu perjanjian terancam batal jika salah satu pihak mempersoalkannya. Kekhawatiran senada itulah yang mengemuka dalam diskusi yang diselenggarakan hukumonline di Jakarta, Kamis (10/12).

Implikasinya tak hanya terhadap para pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga terhadap iklim investasi di Indonesia. Kepala Pusat Bantuan Hukum BKPM Riyatno mengatakan pada dasarnya pembatalan kontrak yang menggunakan bahasa asing sebagai bagian dari kepastian hukum di Indonesia tidak menjadi pokok utama yang menjadi alasan asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Faktor utama yang menjadi pertimbangan asing untuk berinvestasi di Indonesia adalah faktor keuntungan ekonomi, disusul kepastian hukum, dan stabilitas politik. “Meskipun begitu, kepastian hukum tetap menjadi hal yang penting,” kata Riyatno kepaa hukumonline usai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk “Pembatalan Kontrak Bahasa Asing: Permasalahan dan Antisipasi” tersebut.

Riyatno mencatat ada tiga implikasi pembatalan kontrak berbahasa asing terhadap investasi Indonesia. Pertama, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakpastian berusaha, dan ketidaknyamanan dalam berusaha. Kedua, dikhawatirkan menurunkan minat investasi asing. Ketiga, ada kemungkinan Pemerintah Indonesia digugat ke arbitrase internasional.

Untuk mengatasi problem yang mungkin muncul, Riyatno menegaskan kontrak yang dilakukan oleh pemerintah dengan asing, misalnya kontrak dalam sektor minyak dan gas (migas), atau renegosiasi kontrak sudah dilakukan dalam dua bahasa (bilingual). Jika dalam kesempatan renegosiasi kontrak pihak asing turut hadir, maka akan disertakan dengan penerjemah.

BKPM tidak memiliki kebijakan tertentu terkait penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak, tetapi selama ini seluruh kontrak dibuat dalam dua bahasa. Namun yang menjadi persoalan, lanjutnya, adalah jika terjadi dispute antar pihak yang berkontrak, bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Inggris.

“Berdasarkan pengalaman, yang tidak kalah penting adalah penggunaan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris kalau terjadi permasalahan dan diselesaikan di arbitrase. Kalau ada dispute dengan investasi asing, Bahasa Indonesia yang lebih dipentingkan. Kalau ini tidak diatur akan menjadi bom waktu,” jelasnya.

Terkait hal tersebut, praktisi hukum Eri Setiawan menegaskan pada dasarnya penggunaan Bahasa Indonesia dalam proses beracara ditingkat arbitrase diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 27 UU Abitrase menjelaskan bahwa ‘bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase adalah Bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan’.

“Berdasarkan pengalaman saya, penggunaan Bahasa Indonesia diatur dalam UU Arbitrase,” jelasnya.

Hakim Agung, T. Gayus Lumbuun, berpandangan perjanjian yang melibatkan negara, instansi pemerintah RI, lembaga swasta atau perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 UU tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan wajib menggunakan Bahasa Indonesia dan merupakan syarat formil suatu perjanjian atau kontrak. Jika dilanggar, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Menurut Lumbuun, semestinya perkara pembatalan kontrak dalam bahasa asing ini harus merujuk pada UU yang mengatur atau membutuhkan suatu ketentuan yang lex specialis terhadap bahasa. “Saya belum menemukan ini di beberaa lembaga seperti UU Jabatan Notaris seperti harus menggunakan Bahasa Indonesia sehingga menjadikan putusan ini sebagai putusan yang batal demi hukum,” kata Gayus.

Lumbuun menegaskan hakim mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan atau penafsiran terhadap sebuah keadaan. Ketika hakim akan memutus, lanjutnya, hakim atau majelis akan menggunakan penafsiran ahli, penafsiran pembuatan UU atau diwakili ahli pembuat UU.  “Tapi ingat, kalau batal karena hukum, bisa digugat lagi. Ini bisa menjadi awal gugatan berbeda terhadap masalah ini. Ini bisa diadili lagi oleh hakim yang lebih spesifik,” pungkasnya.

Ditulis Oleh Fitri N Heriani
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt566ac67ca944a/tiga-implikasi-pembatalan-kontrak-bahasa-asing-terhadap-investasi


Hipyan Nopri, S.Pd.
Penerjemah Hukum Inggris-Indonesia
Juga Menyediakan Jasa Penerjemahan Dokumen
Bisnis/Keuangan, Kedokteran, Kimia, Agrobisnis, dll.
Medan, Sumatera Utara

Bahasa Indonesia di Ranah Hukum

Para penyusun kebijakan ingin menempatkan bahasa Indonesia sebagai tuan di negeri sendiri. Muncul masalah hukum di lapangan.

Tepat 15 Januari 2016, genap sudah dua tahun usia Undang-Undang No. 2 Tahun 2014  tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Undang-Undang Jabatan Notaris ini termasuk salah satu peraturan perundang-undangan yang menyinggung bahasa Indonesia dalam ranah hukum.

Pasal 43 ayat (1) Wet itu menegaskan ‘akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia’. Jika orang yang menghadap notaris itu tak paham bahasa Indonesia, notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta dalam bahasa yang dimengerti penghadap. Kalau notaris tak bisa menerjemahkan atau menjelaskan dalam bahasa penghadap, akta diterjemahkan oleh penerjemah resmi. Penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU Jabatan Notaris menyebut bahasa Indonesia yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baku.

Selain UUJN, ada banyak peraturan perundang-undangan yang menempatkan bahasa Indonesia dalam kedudukan tinggi. Dalam lalu lintas perdagangan, misalnya, berlaku Peraturan Menteri Perdagangan No. 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang. Beleid ini memang memuat sejumlah pengecualian, tetapi secara umum ada kewajiban untuk mencantumkan bahasa Indonesia guna melindungi kepentingan konsumen di dalam negeri.

Di lingkungan badan usaha plat merah, ada Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-12/MBU/2009 Tahun 2009 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Setiap Nota Kesepahaman atau Perjanjian yang Melibatkan BUMN. Ada pula PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak elektronik. Pasal 48 ayat (1) PP ini menyebutkan ‘kontrak elektronik dan bentuk kontrak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam bahasa Indonesia’.

Bahasa Indonesia semakin mendapat perhatian di dunia hukum setelah Pemerintah dan DPR menyetujui bersama UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (UU Bahasa).

Kalangan praktisi dan akademisi bahasa Indonesia juga memberi dukungan besar. Kongres Bahasa Indonesia ke-10 di Jakarta, Oktober 2013, menghasilkan 32 rekomendasi, yang antara lain merekomendasikan ‘sanksi tegas bagi pihak yang melanggar Pasal 36 dan Pasal 38 UU No. 24 Tahun 2009’ meskipun konteksnya adalah untuk nama dan media informasi pelayanan umum.

UU Bahasa kemudian ditindaklanjuti dengan PP No. 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Pihak yang diberi tugas mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa Indonesia adalah pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

Sekilas norma hukum kewajiban berbahasa Indonesia dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersebut tak menimbulkan masalah serius. Tetapi jika ditelisik ke dunia praktek, kewajiban itu membawa implikasi yuridis. Masalah itulah yang terjadi dalam perkara gugatan PT Bangun Karya Pratama terhadap Nine AM Ltd. Kedua belah pihak adu arumentasi di setiap tahapan pengadilan hingga perkaranya masuk ke Mahkamah Agung. Informasi yang diperoleh hukumonline, permohonan kasasi Nine AM ditolak majelis hakim.

Kata ‘wajib’
Salah satu pangkal persoalan hukum yang mencuat adalah pada kata ‘wajib’ dalam rumusan UU Bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (versi 1990), lema ‘wajib’ mengandung arti ‘harus dilakukan’, ‘tidak boleh tidak dilaksanakan’, ‘tidak boleh ditinggalkan’. Bisa juga mengandung arti ‘sudah semestinya’, atau ‘harus’

Bagi sebagian praktisi hukum, penggunaan kata ‘wajib’ dalam norma hukum mengandung konsekuensi sanksi. Sanksi memperlihatkan sisi  hukum yang memaksa (dwingend recht). Kalau kewajiban tidak dijalankan, maka ada sanksinya. Tetapi dalam kamus, makna ‘wajib’ tak dihubungkan dengan sanksi.

UU Bahasa, UUJN, dan sejumlah peraturan lain menggunakan kata ‘wajib’. Masalah timbul karena tidak ada ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi jika pasal-pasal yang mengatur kewajiban itu dilanggar. Sama halnya jika dibuat rumusan norma ‘anak wajib menghormati orang tua’, dan tidak ada sanksi pidana, misalnya, jika si anak tak menghormati orang tuanya.

Bagaimana dengan UUJN? UU ini mewajibkan akta dibuat dalam bahasa Indonesia, tetapi dengan tetap membuka peluang pengecualian. Pasal 43 ayat (3) UUJN menyebutkan akta bisa dibuat dalam bahasa asing jika para pihak menghendaki. Artinya, kehendak para pihaklah yang menentukan. Kehendak para pihak adalah esensi dari sebuah kontrak. Namun, ayat (4) Pasal 43 yang sama mewajibkan notaris menerjemahkan akta ke dalam bahasa Indonesia jika akta itu –sesuai kehendak para pihak—dibuat dalam bahasa asing.

Rumusan semacam itu, yakni kewajiban berbahasa Indonesia dalam dokumen hukum, bukan tanpa manfaat. Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ahmad Fikri Assegaf, meyakini rumusan itu lambat laun akan memperkaya bahasa Indonesia hukum. Sebab, mau tidak mau, akan banyak dokumen hukum berbahasa asing–seperti perjanjian dan akta—yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Penerjemahan itu sedikit banyak mendorong munculnya bahasa Indonesia hukum yang baku, yang lama kelamaan diterima kalangan hukum. “Itu akan akan memperkaya bahasa Indonesia hukum,” ujar Fikri kepada hukumonline.

Selain itu, kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam dokumen hukum akan berdampak pada jasa penerjemahan. Lambat laun, penerjemah tersumpah akan berkembang sebagai profesi pendukung bagi kalangan praktisi hukum.

Tantangan di 2016
Hukumonlinesudah menyelenggarakan tiga kali diskusi mengenai masalah bahasa Indonesia ini dengan mengundang para praktisi, akademisi, dan hakim agung. Hingga kini masih ada pertanyaan yang penting untuk dijawab ke depan.

Pertanyaan yang paling mengemuka adalah posisi atau kedudukan bahasa sebagai salah satu syarat untuk membuat perjanjian. Hakim Agung T. Gayus Lumbuun berpendapat kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak merupakan syarat formil perjanjian. Syarat subjektif perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata meliputi kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan syarat objektifnya adalah suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Menurut Gayus, pengaturan oleh undang-undang tentang formalitas tertentu yang harus dipenuhi untuk perjanjian formil merupakan pengecualian dari asas konsensualisme.

Advokat Eri Hertiawan berpendapat solusi yang bisa ditempuh para pihak untuk mencegah ancaman pembatalan kontrak ke depan adalah bilingual agreement. Solusi ini penting karena bagaimanapun tetap terbuka peluang bagi salah satu pihak dalam perjanjian untuk mengajukan pembatalan kontrak ke pengadilan dengan alasan tidak paham isi perjanjian berbahasa asing.

Pertanyaan lain adalah mengenai bahasa daerah. Selama ini fokus perdebatan terlalu bermuara pada bahasa asing. Bagaimana jika perjanjian dibuat dalam bahasa daerah yang dipakai kelompok masyarakat di Indonesia? Apakah suatu perjanjian dapat dibatalkan hanya karena menggunakan bahasa daerah? Bukankah Konstitusi mengakui keberadaan bahasa daerah?

Jadi, persoalan pembatalan kontrak karena alasan bahasa masih sangat mungkin menjadi perdebatan pada tahun-tahun mendatang.

Ditulis Oleh Muhammad Yasin
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt568c8eb2b2b46/bahasa-indonesia-di-ranah-hukum#


Hipyan Nopri, S.Pd.
Penerjemah Hukum Inggris-Indonesia
Juga Menyediakan Jasa Penerjemahan Dokumen
Bisnis/Keuangan, Kedokteran, Kimia, Agrobisnis, dll.
Medan, Sumatera Utara

Begini Isi Permenkumham Soal Penerjemah Tersumpah

Pada pertengahan Agustus 2016 lalu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menandatangani Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah.

Dalam menjalankan profesinya, penerjemah tersumpah harus bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan kualitas hasil terjemahannya. Untuk dapat diangkat menjadi penerjemah tersumpah, wajib memenuhi sejumlah persyaratan. Mulai dari berkewarganegaraan Indonesia, bertakwa kepada Tuhan, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, berdomisili di wilayah NKRI atau di kantor kedutaan/perwakilan RI di luar negeri, sehat jasmani dan rohani.

Kemudian, wajib telah lulus kualifikasi penerjemah yang diselenggarakan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi yang ditunjuk lembaga yang berwenang. Lalu, tak pernah dijatuhi pidana yang diancam penjara lima tahun atau lebih serta tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau memangku jabatan lain yang oleh UU dilarang untuk dirangkap. (Baca Juga: Urgensi Penerjemah di Pengadilan)

Dalam Permenkumham ini juga diatur mengenai kelengkapan dokumen saat mengajukan permohonan sebagai penerjemah tersumpah. Permohonan tersebut diajukan ke Menteri Hukum dan HAM. Setelah seluruh dokumen permohonan lengkap, akan diperiksa paling lama tiga hari terhitung sejak diterima. Jika belum lengkap, permohonan akan dikembalikan, dan pemohon wajib melengkapi paling lama 30 hari sejak tanggal pemberitahuan.
Dokumen yang Wajib Dilengkapi Saat Permohonan (Pasal 4 ayat 2 Permenkumham)
1.    Fotokopi KTP
2.    Fotokopi sertifikat kelulusan ujian kkualifikasi penerjemah yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan atau perguruan tinggi atau pejabat berwenang
3.    Fotokopi NPWP yang telah dilegalisasi pejabat berwenang
4.    Asli surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh UU dilarang untuk dirangkap
5.    Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang berwarna putih ukuran 4x6 sebanyak dua lembar
6.    Bukti setoran pembayaran PNBP pada bank yang ditunjuk Menteri
7.    Keterangan tertulis yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pemohon tentang alamat lengap korespondensi, telpon/faksimili yang dapat dihubungi serta alamat surat elektronik/email
8.    Surat kuasa yang ditandatangani oleh pemohon di atas materai, dalam hal permohonan disampaikan pemohon melalui kuasanya
  
Apabila permohonan telah lengkap, Menteri Hukum dan HAM akan menetapkan dalam keputusan pengangkatan penerjemah tersumpah. Pengambilan keputusan tersebut akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu, pemohon diambl sumpah/janjinya, kemudian dicatat dan dicantumkan dalam laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham.

Pasal 16 Permenkumham menjelaskan mengenai pelaporan penerjemah tersumpah secara tertulis kepada Menkumham secara periodik tiap satu tahun sekali. Laporan itu memuat salinan buku repertorium tahunan penerjemah tersumpah yang memuat jumlah pekerjaan, jenis alih bahasa dan identitas pengguna jasa. (Baca Juga: Ketidakcakapan Penerjemah Bukan Novum Menentukan)

Selain itu, laporan wajib memuat alamat kantor dalam melaksanakan profesi, perubahannya jika ada, pernyataan masih melaksanakan profesi penerjemah tersumpah dan sanggup memenuhi kewajiban perpajakan serta surat keterangan sehat rohani/jiwa dari dokter atau psikiater rumah sakit pemerintah.

Jika kewajiban pelaporan ini tidak dipenuhi dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut, Menkumham dapat mempertimbangkan untuk memberhentikan penerjemah tersumpah tersebut. Pelaporan bisa dilakukan secara langsung atau melalui pos tercatat.

Pada saat Permenkumham ini berlaku, penerjemah tersumpah yang telah diangkat dan disumpah oleh Gubernur/Kepala Daerah, dinyatakan tetap sah sepanjang tak bertentangan dengan peraturan ini. Dalam jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai penerjemah tersumpah wajib memberitahukan kepada Menkumham.

Saat Permenkumham ini berlaku, penerjemah tersumpah yang belum diangkat dan disumpah oleh Gubernur/Kepala Daerah wajib menyesuaikan peraturan ini. Peraturan ini mulai berlaku pada saat diundangkan, yakni pada tanggal 16 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahyana.
Ditulis Oleh Fathan Qorib
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57d01aa672ae3/begini-isi-permenkumham-soal-penerjemah-tersumpah#


Hipyan Nopri, S.Pd.
Penerjemah Hukum Inggris-Indonesia
Juga Menyediakan Jasa Penerjemahan Dokumen
Bisnis/Keuangan, Kedokteran, Kimia, Agrobisnis, dll.
Medan, Sumatera Utara

Penerjemah Tersumpah, Profesi ‘Peninggalan Kolonial’ yang Kembali Eksis

Telah ada sejak pemerintahan kolonial hingga berhenti sementara di tahun 2011. Kini, profesi ini mulai menunjukkan taringnya pasca diterbitkannya Permenkumham Nomor 29 Tahun 2016.

Tahukah kalian siapa penerjemah tersumpah itu? Pada prinsipnya, penerjemah merupakan seseorang yang memiliki keahlian melakukan terjemahan. Menjadi tersumpah, adalah ketika seorang penerjemah tersebut diangkat sumpahnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Singkatnya, mereka melakukan terjemahan terhadap teks-teks hukum.

Belakangan, profesi ini kembali mencuat khususnya setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah. Menjadi menarik, tatkala pengangkatan dan penyumpahan profesi ini ternyata sudah berhenti sejak tahun 2011. Lantas ada apa sebenarnya?

Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum dan HAM, Hendra Andy Satya Gurning mengatakan bahwa telah terjadi kekosongan hukum dalam hal pemberian layanan pengangkatan dan penyumpahan penerjemah tersumpah. Selama ini, lanjutnya, yang menjadi rujukan masih mengacu ke Staatsblad 1859 Nomor 69 tentang Sumpah Para Penerjemah dan Staatsblad 1894 Nomor 16 tentang Para Penerjemah.

“Intinya kita coba agar tidak terjadi kekosongan layanan kepada masyarakat. Sebelumnya gak tau mau ke mana. Ke Pemda ditolak, di Kumham tidak dilayani karena kita tak ada rules-nya. Itu hanya dari segi administrasi tata cara pengangkatan,” ujar Hendra saat hukumonline berkunjung ke kantornya, akhir September kemarin.

Pada mulanya, lanjut Hendra, penerjemah tersumpah diangkat sumpahnya oleh Secretary Van Justitie. Praktik seperti itu terus berlangsung hingga Indonesia merdeka. Pasca Indonesia merdeka, pengambilan sumpah dilakukan di hadapan pengadilan oleh Kementerian Kehakiman (saat itu masih satu atap dengan lembaga peradilan). (Baca Juga: Begini Isi Permenkumham Soal Penerjemah Tersumpah)

Boleh dikatakan payung hukum pengambilan sumpah juga semata-mata merujuk ke Staatsblad tanpa adanya regulasi bersifat teknis lainnya. Sehingga, sumpah baru dilakukan ketika ada permohonan yang masuk ke pengadilan. Tanpa permohonan, maka tidak ada pengambilan sumpah karena penyumpahan bukan merupakan salah satu layanan di pengadilan.

Beberapa tahun kemudian, terjadi perubahan teknis penyumpahan profesi penerjemah tepatnya pasca diterbitkannya UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Salah satu poin dalam aturan, yakni pemisahan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan kehakiman (yudikatif) itulah yang menggeser teknis penyumpahan dari sebelumnya di hadapan pengadilan menjadi oleh Kepala Daerah. (Baca Juga: Prosedur Menjadi Penerjemah Tersumpah)

Pola pengangkatan oleh Kepala Daerah inilah yang kemudian terus dilakukan sampai Permenkumham Nomor 29 Tahun 2016 terbit. Catatan hukumonline, untuk menjadi penerjemah tersumpah mesti mengikuti dan lulus Ujian Kualifikasi Penerjemah (UKP) yang diselenggarakan salah satunya oleh Lembaga Bahasa Internasional Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (LBI-FIBUI) dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Bila memenuhi nilai di atas 80, maka Gubernur DKI Jakarta akan mengambiil sumpah dan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatannya.

Namun, pengangkatan oleh Gubernur DKI Jakarta bukan satu-satunya, Kementerian Hukum dan HAM mencatat pengangkatan serupa juga dilakukan di Surabaya oleh Gubernur Jawa Timur. Dasar hukum yang menjadi acuan keduanya sama, yakni Staatsblad 1859 Nomor 69.

Sayangnya, pengangkatan oleh Gubernur DKI ternyata telah berhenti sejak tahun 2011 silam setelah Pemprov DKI melakukan kajian singkat yang pada intinya menyatakan bahwa pengangkatan dan penyumpahan merupakan ranah dari eksekutif. Dan kajian itupun disampaikan kepada Kemenkumham.

Dari situ, Ditjen AHU Kemenkumham juga melakukan kajian. Hal pertama yang dilakukan adalah penelurusan payung hukum yang digunakan oleh dua daerah, yakni Jakarta dan Surabaya saat melakukan pengangkatan. Hasilnya, tak ditemukan satupun ketentuan semisal Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi dasar hukum menyoal penerjemah tersumpah. Alhasil, Kemenkumham mengkaji sebatas kalimat per kalimat dalam Staatsblad 1859 Nomor 69 dan Staatsblad 1894 Nomor 16 tentang Para Penerjemah.

“Kita coba menyusun peraturan menteri (Permenkumham) karena SK-SK pengangkatan oleh Kepala Daerah itu sifatnya policy, ngga ada dasar ketentuan di daerah semacam Perda yang mengatur tentang penerjemah tersumpah, cantolan mereka mengacu kepada Staatsblad,” katanya.

Hendra menjelaskan bahwa draf rancangan Permenkumham telah ada sejak tahun 2012. Waktu itu, dibentuk tim untuk mengkaji dan menyusun aturan tersebut di bawah Seksi Penerjemah Tersumpah di AHU Kemenkumham. Pembahasan sempat terhenti, lalu kembali intens dibahas mulai tahun 2014. Poin utama yang ketika itu mau dituju adalah menyoal bagaimana Menkumham benar-benar mengangkat penerjemah tersumpah yang punya kualitas yang baik.

Dari beberapa kali menggelar uji pubik dengan mengundang sejumlah universitas yang memiliki fakultas bahasa, akhirnya disepakati aturan terbaru ini hanya sebatas menentukan kriteria formil yang mesti dipenuhi setiap orang yang ingin diambil dan diangkat sumpahnya. Sementara, soal teknis penyelenggaran ujian, standar kualifikasi diberikan sepenuhnya kepada perguruan tinggi, Kemenristek Dikti, dan asosiasi profesi penerjemah tersumpah.

“Karena Permenkumham ini tidak mengatur sampai sejauh itu, kita menyandarkan pada formalnya saja, sepanjang ada orang kasih sertikat lulus ujian kualifikasi, itu akan kita proses permohonanya untuk diangkat dan disumpah,” sebutnya. (Baca Juga: Urgensi Penerjemah di Pengadilan)

HPI Dibentuk
Sejalan dengan awal mula eksisnya profesi penerjemah, tepat pada 5 Februari 1974 resmi didirikan Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI). Saat itu, HPI berdiri atas prakarsa sejumlah anggota Dewan Kesenian Jakarta, pengurus TIM, serta Direktorat Pendidikan Departeman Pendidikan dan Kebudayaan serta perwakilan UNESCO di Jakarta yang digawangi oleh Ali Audah selaku Ketua HPI angkatan pertama.

Perjalanan wadah profesi penerjemah ini sempat meredup, mereka sempat ‘mati suri’ beberapa waktu sampai akhirnya kembali hidup di tahun 2000 yang ketika itu di bawah kepemimpinan Benny H Hoed. Fase ini menjadi awal mula kebangkitan di mana HPI memperluas cakupan keanggotaan dengan memasukan penerjemah dokumen dan juru bahasa. Selain itu, fokus HPI juga tak hanya mencarikan pekerjaan bagi anggota melainkan fokus melakukan peningkatan mutu penerjemah dan juru bahasa.

Kiprah wadah ini tak cuma di dalam negeri, HPI juga menjadi anggota dari International Federation of Translators (IFT), wadah dari organisasi-organisasi profesi penerjemah internasional. HPI juga cukup aktif mengikuti sejumlah kongres sejak tahun 1984 hingga yang terakhir pada tahun 2014 di Berlin, Jerman. Sebelumnya, berdasarkan mandat dari IFT, HPI menggelar event tiga tahunan Forum Penerjemah Asia ke-5 di Bogor pada 11-12 April 2007 silam.

Terkait dengan sertifikasi sendiri, di bawah kepemimpinan Hendarto Setiadi, HPI berhasil memperkenalkan Tes Sertifikasi Nasional yang pertama kalinya diselenggarakan pada 17 Juli 2010 di Jakarta. Kini, HPI dipimpin oleh Hananto Sudharto. Hananto resmi menjabat sebagai Ketua HPI sejak 2014 setelah menggantikan posisi Djoko Rahadi Notowidigdo yang mundur karena alasan kesehatan.

Belum ada Penyumpahan
Pasca berlakunya aturan ini, Ditjen AHU Kemenkumham mengaku belum menggelar pengangkatan dan penyumpahan. Hal itu, kata Hendra, lantaran Kemenkumham masih menunggu revisi biaya PNBP yang saat ini masih dibahas tarifnya. Meski begitu, Hendra berharap agar penerjemah yang telah memenuhi kualifikasi agar segera memohonkan pengangkatan dan penyumpahan.

“Sekarang masih digodok di Kementerian Keuangan. Karena ini profesi yang belum banyak, sehingga kita harapkan penyebarluasan meluas,” katanya.

Upaya menyebarluaskan informasi terus dilakukan, seperti misalnya beberapa waktu lalu melakukan sosialisasi ke daerah-daerah terutama yang memiliki fakultas bahasa. “Kita kampanye, penerjemah adalah kualitas. Pemerintah tidak menjamin isi dari terjemahan. Kalau salah, konsekuensinya tidak laku si penerjemah. Pemerintah tidak beri sanksi karena kualitas terjemahan, kita harapkan HPI punya kode etik,” tutupnya.

Ditulis Oleh Nanda Narendra Putra
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57fb9072819d3/penerjemah-tersumpah--profesi-peninggalan-kolonial-yang-kembali-eksis#


Hipyan Nopri, S.Pd.
Penerjemah Dokumen Hukum Inggris-Indonesia
Juga Menyediakan Jasa Penerjemahan Dokumen
Bisnis/Keuangan, Kedokteran, Kimia, Agrobisnis, dll.
Medan, Sumatera Utara

03 June 2016

Apa Arti Successor dan Permitted Assign?

Dalam suatu forum penerjemah Indonesia, ada pertanyaan mengenai padanan bahasa Indonesia dari istilah bahasa Inggris successor dan permitted assign. 

Naskah sumber:
"Hereinafter with its successor and permitted assigns referred to as the lessor."

Analisis:
Dengan berpedoman pada kata 'lessor' (orang yg menyewakan), maka dapat disimpulkan bahwa klausa tersebut merupakan bagian dari kontrak sewa suatu properti/aset.

Jadi, successor = pewaris atau pengganti, tergantung konteksnya.

Kalau pemilik properti tersebut kemudian meninggal dan selanjutnya isteri atau anaknya mengambil alih kepemilikan properti tersebut, maka successor = pewaris.

Kalau pemilik properti tersebut tidak meninggal tapi kepemilikannya suatu hari beralih kepada orang lain melalui jual-beli, maka successor = pengganti.

Karena pada saat kontrak tsb dibuat si pemilik masih hidup dan kepemilikan properti belum berpindah tangan, maka untuk merangkum kedua makna tsb, saya mengusulkan successor = penerus atau pemilik baru.

Selanjutnya, dalam konteks ini, assign = assignee = penerima pengalihan hak. Permitted assign = penerima pengalihan hak yang diizinkan atau diperbolehkan atau disepakati oleh kedua pihak dalam kontrak tsb.

Kata permitted ini digunakan untuk memperjelas karena ada juga assignment yang prohibited (dilarang), yaitu pengalihan yang akan merugikan pihak lain.

Berdasarkan kata-kata pada klausa tsb, dapat disimpulkan bahwa pengalihan hak (assignment) yang dimaksud adalah pengalihan hak memperoleh manfaat dari properti tsb.

Bisa jadi, suatu saat di kemudian hari pemilik properti mengalami kesulitan keuangan dan menyerahkan sertifikat hak milik propertinya ke bank sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit.

Dengan demikian, telah terjadi pengalihan hak (assignment) memperoleh manfaat atas properti tsb dari pemilik properti ke bank. Manfaat yang dimaksud di sini adalah menerima uang sewa dari lessee (orang yg menyewa atau penyewa).

Successor jelas pemilik properti dan dengan demikian dia dapat menyewakan properti tersebut sehingga sebagaimana disebutkan pada naskah sumber, successor selanjutnya disebut lessor (orang yang menyewakan).

Selanjutnya, karena secara hukum penerima pengalihan hak (assign atau assignee) berhak memperoleh manfaat dari properti yang disewakan tersebut, maka dalam hal ini kedudukan successor setara dengan assign atau assignee.

Dengan demikian, assign atau assignee ini dapat juga disebut lessor (orang yang menyewakan). Karena itulah, dalam naskah sumber assign atau assignee ini selanjutnya disebut lessor (orang yang menyewakan).



Hipyan Nopri, S.Pd.
Penerjemah Dokumen Hukum Inggris-Indonesia
Juga Menyediakan Jasa Penerjemahan Dokumen
Bisnis/Keuangan, Kedokteran, Kimia, Agrobisnis, dll.
Medan, Sumatera Utara

24 May 2016

Apa Arti Dismissal With Prejudice vs Dismissal Without Prejudice?

Dalam konteks hukum di negara yang berbahasa Inggris, dismissal with prejudice dan dismissal without prejudice merupakan frasa yang dinyatakan dalam putusan hakim yang menolak gugatan atau tuntutan yang diajukan penggugat atau penuntut.

Dismissal with prejudice bermakna bahwa gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh penggugat atau penuntut ditolak oleh hakim dengan hilangnya hak untuk mengajukan gugatan atau tuntutan kembali atas perkara yang sama.

Dismissal without prejudice berarti bahwa gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh penggugat atau penuntut ditolak oleh hakim tanpa kehilangan hak untuk mengajukan gugatan atau tuntutan kembali pada perkara yang sama.

Pada kasus pertama, setelah gugatan atau tuntutannya ditolak hakim, penggugat atau penuntut tidak bisa lagi mengajukan gugatan tuntutan atas perkara yang sama meskipun penggugat atau penuntut mendapat bukti atau landasan hukum baru.

Pada kasus kedua, penggugat atau penuntut masih memiliki kesempatan untuk mengajukan kembali gugatan atau tuntutannya di kemudian hari jika diperoleh bukti baru.

Kedua konsep di atas tidak sama dengan asas ne bis in idem, yaitu seseorang tidak bisa digugat atau dituntut kembali atas kasus yang sama yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana yang berlaku di Indonesia.

Dalam sistem hukum Common Law juga ada asas ne bis in idem yang berlaku secara umum, kecuali untuk tindak pidana berat seperti pembunuhan dengan sengaja dan pembajakan. Untuk tindak pidana kelas berat ini masih ada kesempatan bagi jaksa untuk mengajukan satu kali lagi penuntutan untuk perkara yang sama jika ditemukan bukti baru dan meyakinkan.

Namun demikian, konsep ne bis in idem berbeda dengan dismissal with prejudice dan dismissal without prejudice. Ne bis in idem berlaku untuk perkara yang telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dismissal with prejudice dan dismissal without prejudice dilakukan pada persidangan awal perkara; belum membahas pokok perkara.

Konsep dismissal with prejudice dan dismissal without prejudice ini juga tidak sama dengan putusan sela. Pada kasus putusan sela, selanjutnya masih ada sidang berikutnya sampai selesai.

Pada kasus dismissal with prejudice, persidangan selesai sampai di situ; tidak ada sidang lagi dan tidak boleh ada gugatan atau tuntutan lagi sehubungan dengan perkara yang sama. Untuk putusan dismissal without prejudice, sidang berhenti sampai di situ, tapi jika di kemudian hari ada bukti baru dan meyakinkan, gugatan atau tuntutan bisa diajukan kembali untuk perkara yang sama.

Dengan demikian, memang cukup sulit mencari padanan istilah hukum bahasa Indonesia dari kedua istilah hukum bahasa Inggris di atas karena mekanisme dan sistem hukum yang cukup berbeda.

Namun demikian, untuk saat ini saya mengusulkan ‘penolakan dengan kerugian’ untuk ‘dismissal with prejudice’ dan ‘penolakan tanpa kerugian’ untuk ‘dismissal without prejudice.’ Padanan seperti ini saya usulkan karena dalam konteks hukum, salah satu makna prejudice adalah kerugian. Kerugian yang dimaksud dalam konteks ini adalah hilangnya kesempatan atau peluang untuk mengajukan kembali gugatan atau tuntutan terhadap perkara yang sama.

Hipyan Nopri, S.Pd.
Penerjemah Dokumen Hukum Inggris-Indonesia
Juga Menyediakan Jasa Penerjemahan Dokumen
Bisnis/Keuangan, Kedokteran, Kimia, Agrobisnis, dll.
Medan, Sumatera Utara

22 May 2016

Apa Arti Malicious Damage?


Dalam konteks umum, malicious damage didefinisikan sebagai penghancuran atau perusakan properti umum, komersial, dan pribadi dengan sengaja. 

Malicious damage bisa berupa vandalisme seperti memecahkan kaca jendela dan merobohkan kotak surat, dan grafiti. 

Grafiti adalah tindakan membuat tulisan, lambang, atau gambar pada properti dan merupakan perbuatan melawan hukum jika dilakukan tanpa izin pemilik properti tersebut.

Dalam peristilahan komputer, malicious damage adalah perbuatan seseorang yang secara sengaja merusak atau menghapus berkas elektronik, data, atau program perangkat lunak. 

Perbuatan ini bisa dilakukan di tempat oleh orang yang memiliki akses langsung ke sistem komputer atau dapat juga dilakukan dari jarak jauh melalui virus atau worm.



Hipyan Nopri, S.Pd.
Penerjemah Dokumen Hukum Inggris-Indonesia 
Juga Menyediakan Jasa Penerjemahan Dokumen
Bisnis/Keuangan, Kedokteran, Kimia, Agrobisnis, dll.
Medan, Sumatera Utara

12 January 2016

Apa Arti Maritime Lien?

Naskah sumber: 
The ship is free from encumbrances, mortgages, maritime liens, ... etc.

Sebagian penerjemah memadankan 'maritime lien' dengan 'piutang maritim.'

Sebenarnya, 'piutang maritim' sebagai padanan 'maritime lien' tidak tepat. Istilah 'piutang maritim' terlalu umum dan kabur kalau dijadikan padanan 'maritime lien' sehingga tidak menggambarkan dengan jelas dan akurat makna istilah asalnya. 

Lien itu sendiri merupakan piutang bagi pemegang lien, bukan bagi pemilik kapal. Bagi pemilik kapal, lien tsb adalah utang yang harus dilunasi. Jadi, lien itu utang sekaligus piutang namun bagi pihak yang berbeda, yaitu pemberi lien (pemilik kapal) dan pemegang lien (kreditur). 

Jadi, kalau dikatakan lien adalah piutang, maka sudah menyalahi pengertian lien. Selain itu, jika dimasukkan ke dalam konteks kalimat sumber jadi tidak logis. Masa pemilik kapal harus bebas dari piutang? Logisnya, seseorang itu harus bebas dari utang. 

Untuk memperkuat uraian di atas, berikut saya kutipkan definisi lien menurut Black's Law Dictionary Edisi ke-10 (2014:1063):

Lien = a legal right or interest that a creditor has in another's property lasting usually until a debt or duty that it secures is satisfied. Typically, the creditor does not take possession of the property on which the lien has been obtained. 

Lien = suatu hak hukum atau bagian hak yang dimiliki kreditur atas harta orang lain yang biasanya berlaku sampai suatu utang atau kewajiban yang dijaminnya dilunasi. Biasanya, kreditur tidak menguasai harta yang dijadikan jaminan tersebut.

Dari definisi di atas sangat jelas bahwa lien merupakan suatu bentuk hak jaminan. Untuk mendapatkan padanan bahasa Indonesianya, maka perlu diketahui lembaga hak jaminan yang ada dan berlaku di Indonesia.

Dalam sistem hukum jaminan Indonesia, lembaga jaminan mencakup: gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia, dan hipotek.

Sejak berlakunya UU No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, lembaga hak jaminan untuk benda tak bergerak adalah hak tanggungan, dan lembaga hak jaminan lama yg disebut hipotek hanya berlaku untuk kapal laut dan pesawat terbang.

Karena itu, dalam konteks ini: mortgage = hipotek.

Selanjutnya, lembaga hak jaminan untuk benda bergerak adalah jaminan fidusia (UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia). Karena itu, dalam konteks ini: lien = jaminan fidusia (untuk kapal laut berbobot kurang dari 20 m3).

Jadi, kalau diterjemahkan secara lengkap: The ship is free from encumbrances, mortgages, maritime liens, ... etc = Kapal tsb bebas dari pembebanan hak, hipotek, jaminan fidusia, dll.


Hipyan Nopri, S.Pd.
Penerjemah Dokumen Hukum Inggris-Indonesia 

Juga Menyediakan Jasa Penerjemahan Dokumen
Bisnis/Keuangan, Kedokteran, Kimia, Agrobisnis, dll.
Medan, Sumatera Utara