Google
 

28 May 2013

Apa Arti Additional Buyer Stamp Duty Discount?

Wah, panjang sekali istilah bahasa Inggrisnya. Nampaknya cukup sulit untuk menangkap arti atau makna yang dimaksud dari istilah bahasa Inggris ini.
 
Frasa di atas juga terdapat pada salah satu dokumen hukum yang dibuat di Singapura. Ini merupakan dokumen promosi properti salah satu perusahaan pengembang Singapura.

Menghadapi frasa bahasa Inggris ini, sebagian penerjemah menerjemahkannya menjadi 'diskon-tambahan bea-meterai tanggungan-pembeli', dan sebagian lagi menerjemahkan istilah tersebut menjadi 'diskon bea-meterai-tambahan tanggungan-pembeli'. 

Dengan kata lain, sebagian penerjemah menafsirkan bahwa 'additional' menerangkan 'discount' (diskon), dan sebagian penerjemah lagi menyimpulkan bahwa 'additional' menerangkan 'buyer stamp duty' (bea meterai tanggungan pembeli).

Sebelum menyimpulkan terjemahan mana yang benar, penerjemah harus mampu menentukan apa yang diterangkan oleh kata 'additional': 'buyer stamp duty' atau 'discount'. 

Memang, makna istilah ini cukup meragukan karena tidak ada tanda hubung (hyphen) yang menunjukkan pengelompokan katanya atau kata depan (preposition) yang dapat memperjelas maknanya. 

Karena itu, secara gramatikal, kedua versi terjemahan di atas benar semua. Namun demikian, secara faktual, versi kedualah yang benar.

Mari kita analisis mengapa terjemahan versi pertama keliru. Di Singapura ada istilah 'buyer stamp duty' (bea meterai pembeli atau bea meterai tanggungan pembeli) dan 'additional buyer stamp duty' (bea meterai tambahan pembeli atau bea meterai tambahan tanggungan pembeli) dalam pembelian properti. 

Jadi, dalam pembelian sebuah properti di Singapura, pembeli harus membayar BSD dan juga ABSD. Dengan demikian, bahwa A (additional) menerangkan BSD (buyer stamp duty).

Selanjutnya, untuk memancing pembeli, pengembang memberikan diskon atas ABSD. Jadi, sangat jelas bahwa 'additional' dalam frasa 'additional buyer stamp duty discount' bukan merujuk pada 'discount' tapi pada 'buyer stamp duty'. 

Karena itu, padanan'additional buyer stamp duty discount' adalah 'diskon bea-meterai-tambahan tanggungan-pembeli'.

Rujukan:
From 12 Jan 2013, in addition to Buyer Stamp Duty, buyer has to pay Additional Buyer Stamp Duty. http://www.newlaunch-preview.com/resource/buyerstampduty.html

Hipyan Nopri, S.Pd.
Penerjemah Dokumen Hukum Inggris-Indonesia 
Juga Menyediakan Jasa Penerjemahan Dokumen
Bisnis/Keuangan, Kedokteran, Kimia, Agrobisnis, dll.
Medan, Sumatera Utara 

26 May 2013

Apa Arti Sheriff of the Supreme Court?

Pada forum tanya jawab penerjemahan di situs penerjemahan dan penerjemah internasional, ProZ.com (http://www.proz.com/kudoz/english_to_indonesian/law%3A_contracts/5214302-sheriff_of_the_supreme_court.html), ada pertanyaan mengenai padanan bahasa Indonesia untuk 'sheriff of the supreme court'.

Frasa tersebut terdapat pada suatu dokumen hukum yang dibuat di Singapura. Dengan kata lain, dokumen tersebut merupakan dokumen hukum yang dibuat berdasarkan sistem hukum yang berlaku di negara pulau tersebut. 

Dengan demikian, seorang penerjemah harus membandingkan sistem hukum yang berlaku di Singapura dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai makna frasa tersebut agar dapat memperoleh padanan yang tepat dalam bahasa Indonesianya.

Di antara dua istilah pada frasa tersebut, 'supreme court' lebih mudah dicarikan padanannya karena istilah tersebut lebih umum. Padanan 'supreme court' dalam bahasa Indonesia adalah 'mahkamah agung'. 


Jadi, padanan yang sudah bisa diketahui sekarang adalah sheriff of the supreme court = sheriff mahkamah agung. Selanjutnya, perlu dianalisis apa padanan yang tepat untuk istilah sheriff ini.

Karena frasa tersebut berkaitan dengan mahkamah agung, maka kita perlu mengetahui bagaimana struktur mahkamah agung di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung RI terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris Jenderal. Selanjutnya, Mahkamah Agung di Singapura terdiri dari Chief Justice, Judges of Appeal, Judges, Judicial Commissioners, Registrar, dan Justice's Law Clerks.

Kalau dibandingkan dan dipadankan dengan struktur organisasi Mahkamah Agung di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa MA Singapura juga terdiri dari Pimpinan (Chief Justice), Hakim Anggota (Judges of Appeal, Judges, Judicial Commissioners), Panitera (Registrar), dan Sekretaris Jenderal (Justice's Law Clerks). 

Memang, di Singapura Registrar of the Supreme Court disebut juga Sheriff tingkat nasional. Dengan kata lain, di tingkat pengadilan negeri ada istilah Sheriff, dan di Mahkamah Agung ada istilah Registrar.

Dalam sistem peradilan perdata di Singapura, setelah penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, sheriff memerintahkan bailiff (juru sita) untuk menyita harta debitur. Harta ini kemudian dijual melalui pelelangan umum. Uang hasil penjualan harta debitur ini kemudian disimpan di dalam rekening sheriff. 

Rekening ini disebut juga 'credit of the action' (rekening gugatan) atau 'credit of the proceedings' (rekening sengketa). Selanjutnya, sheriff nanti akan membayarkan uang tsb kepada pihak pemenang perkara dan pihak lain yg berhak mendapatkan bagian sesuai putusan pengadilan.

Dalam hal ini, meskipun proceedings = perkara atau gugatan, saya memadankan 'credit of the proceedings' dengan 'rekening sengketa' karena padanan 'rekening perkara' bisa menimbulkan kerancuan mengingat dalam sistem peradilan di Indonesia dikenal istilah 'rekening perkara', yang berarti rekening bank milik pengadilan tempat menampung uang perkara yang disetor para pihak yang berperkara ke pengadilan.

Dengan demikian, rekening perkara tidak sama maknanya dengan credit of proceedings. Rekening perkara menampung pembayaran biaya perkara dari pihak yang dibebani biaya perkara, jadi uang yang disetor ke sana menjadi milik pengadilan. 

Sementara itu, credit of proceedings menampung sementara uang yang diperebutkan atau menjadi sengketa di antara para pihak. Pihak yang menang nanti akan memperoleh kembali uang yang ditampung sementara tsb. Jadi, uang di rekening itu bukan milik pengadilan.

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa pelaksana putusan pengadilan di Singapura adalah sheriff dan bailiff (juru sita). Kemudian, menurut Pasal 36 Ayat 3 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pelaksana putusan pengadilan di Indonesia adalah panitera dan juru sita, yang dipimpin oleh ketua pengadilan.

Dengan demikian, dalam konteks sistem peradilan Singapura, yang kemudian dibandingkan dan dipadankan dengan sistem peradilan Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa sheriff = panitera. Karena itu, sheriff of the supreme court = panitera mahkamah agung.

Rujukan:
Collin, P.H. 2000. Dictionary of Law. Fourth Edition. London: Bloomsbury.

Oran, Daniel. 2008. Oran's Dictionary of the Law. Fourth Edition. New York: Thomson Delmar Learning.

Fauzan, Ahmad. 2005. Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Kencana.

http://app.supremecourt.gov.sg/

Hipyan Nopri, S.Pd.
Penerjemah Dokumen Hukum Inggris-Indonesia 
Juga Menyediakan Jasa Penerjemahan Dokumen
Bisnis/Keuangan, Kedokteran, Kimia, Agrobisnis, dll.
Medan, Sumatera Utara