Google
 

18 February 2015

Omission to Act: Kelalaian Bertindak atau Keengganan Bertindak?

Ilustrasi:
A, seorang petugas penyelamat pantai asal New York, sedang berlibur di Florida. Dia sedang bersantai di tepi kolam hotel yangg cukup dalam menurut ukuran orang dewasa.

Pada saat itu, B, tamu hotel yang tidak bisa berenang, terjatuh ke kolam itu. Karena dia sedang berlibur dan tentu saja sedang tidak bertugas, A, yang melihat B jatuh ke kolam tersebut, diam saja sehingga B tewas tenggelam.

Apa yang dilakukan A dalam kasus ini di jagat hukum disebut 'omission to act'.

Seorang penerjemah yang sedang menerjemahkan dokumen yang berisikan kisah ini harus menerjemahkan istilah 'omission to act' tersebut ke dalam bahasa Indonesia yang tepat.

Secara umum, seorang penerjemah mungkin akan segera memadankannya dengan 'kelalaian bertindak'.

Namun demikian, penerjemah yang satu ini menerjemahkannya menjadi 'keengganan bertindak'.

Mengapa penerjemah hipotetis kita ini memilih 'keengganan bertindak' ketimbang 'kelalaian bertindak'?

Karena si penerjemah tahu bahwa menurut sistem hukum AS, 'omission to act' bukan perbuatan yang dapat dihukum.

Karena OA bukan tindak pidana, maka tidak ada unsur kewajiban atas perbuatan tersebut. Memang, secara moral seharusnya A bertindak menyelamatkan si B, tapi si A memilih untuk tidak bertindak.

Jadi, berdasarkan sistem hukum AS, OA bersifat sunat/opsional. Dilakukan bagus; tidak dilakukan tidak apa2.

Padanan kata yang pas menunjukkan makna opsional OA ini adalah 'keengganan', bukan 'kelalaian'.

Bagaimana si penerjemah bisa memahami makna OA ini? Pemahaman ini dapat diperoleh melalui pemelajaran di fakultas hukum atau pemelajaran otodidak, dengan membaca sendiri berbagai literatur hukum dalam negeri maupun luar negeri.

Dengan kata lain, keahlian terminologi di bidang hukum dapat diperoleh secara formal atau non-formal.

Dengan kata lain, penerjemah hukum yang tidak berlatar belakang pendidikan formal hukum bisa mencapai tingkat ahli terminologi hukum dengan belajar secara otodidak. Ini dari perspektif diri penerjemah.

Namun demikian, dengan mempertimbangkan perspektif umum calon klien, apalagi calon klien baru yang tidak saling kenal dengan penerjemah, sebaiknya penerjemah hukum berusaha mendapatkan gelar SH sebagai bukti faktual keahlian terminologi hukumnya.

Mengapa? Karena keahlian terminologi hukum yang diperoleh secara otodidak tidak dapat dibuktikan secara empiris sebelum order dikerjakan.:)


Hipyan Nopri, S.Pd.
Penerjemah Hukum Bahasa Inggris-Indonesia 
Medan, Sumatera Utara

No comments: