Google
 

24 May 2016

Padanan Dismissal With Prejudice vs Dismissal Without Prejudice

Dalam konteks hukum di negara yang berbahasa Inggris, dismissal with prejudice dan dismissal without prejudice merupakan frasa yang dinyatakan dalam putusan hakim yang menolak gugatan atau tuntutan yang diajukan penggugat atau penuntut.

Dismissal with prejudice bermakna bahwa gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh penggugat atau penuntut ditolak oleh hakim dengan hilangnya hak untuk mengajukan gugatan atau tuntutan kembali atas perkara yang sama.

Dismissal without prejudice berarti bahwa gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh penggugat atau penuntut ditolak oleh hakim tanpa kehilangan hak untuk mengajukan gugatan atau tuntutan kembali pada perkara yang sama.

Pada kasus pertama, setelah gugatan atau tuntutannya ditolak hakim, penggugat atau penuntut tidak bisa lagi mengajukan gugatan tuntutan atas perkara yang sama meskipun penggugat atau penuntut mendapat bukti atau landasan hukum baru.

Pada kasus kedua, penggugat atau penuntut masih memiliki kesempatan untuk mengajukan kembali gugatan atau tuntutannya di kemudian hari jika diperoleh bukti baru.

Kedua konsep di atas tidak sama dengan asas ne bis in idem, yaitu seseorang tidak bisa digugat atau dituntut kembali atas kasus yang sama yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana yang berlaku di Indonesia.

Dalam sistem hukum Common Law juga ada asas ne bis in idem yang berlaku secara umum, kecuali untuk tindak pidana berat seperti pembunuhan dengan sengaja dan pembajakan. Untuk tindak pidana kelas berat ini masih ada kesempatan bagi jaksa untuk mengajukan satu kali lagi penuntutan untuk perkara yang sama jika ditemukan bukti baru dan meyakinkan.

Namun demikian, konsep ne bis in idem berbeda dengan dismissal with prejudice dan dismissal without prejudice. Ne bis in idem berlaku untuk perkara yang telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dismissal with prejudice dan dismissal without prejudice dilakukan pada persidangan awal perkara; belum membahas pokok perkara.

Konsep dismissal with prejudice dan dismissal without prejudice ini juga tidak sama dengan putusan sela. Pada kasus putusan sela,selanjutnya masih ada sidang berikutnya sampai selesai.

Pada kasus dismissal with prejudice, persidangan selesai sampai di situ; tidak ada sidang lagi dan tidak boleh ada gugatan atau tuntutan lagi sehubungan dengan perkara yang sama. Untuk putusan dismissal without prejudice, sidang berhenti sampai di situ, tapi jika di kemudian hari ada bukti baru dan meyakinkan, gugatan atau tuntutan bisa diajukan kembali untuk perkara yang sama.

Dengan demikian, memang cukup sulit mencari padanan istilah hukum bahasa Indonesia dari kedua istilah hukum bahasa Inggris di atas karena mekanisme dan sistem hukum yang cukup berbeda.

Namun demikian, untuk saat ini saya mengusulkan ‘penolakan dengan kerugian’ untuk ‘dismissal with prejudice’ dan ‘penolakan tanpa kerugian’ untuk ‘dismissal without prejudice.’ Padanan seperti ini saya usulkan karena dalam konteks hukum, salah satu makna prejudice adalah kerugian.

Hipyan Nopri, S.Pd.
Penerjemah Hukum Inggris-Indonesia
Medan, Sumatera Utara

22 May 2016

Malicious Damage (Penghancuran atau Perusakan Properti dengan Sengaja)


Dalam konteks umum, malicious damage didefinisikan sebagai penghancuran atau perusakan properti umum, komersial, dan pribadi dengan sengaja. Malicious damage bisa berupa vandalisme seperti memecahkan kaca jendela dan merobohkan kotak surat, dan grafiti. Grafiti adalah tindakan membuat tulisan, lambang, atau gambar pada properti dan merupakan perbuatan melawan hukum jika dilakukan tanpa izin pemilik properti tersebut.

Dalam peristilahan komputer, malicious damage adalah perbuatan seseorang yang secara sengaja merusak atau menghapus berkas elektronik, data, atau program perangkat lunak. Perbuatan ini bisa dilakukan di tempat oleh orang yang memiliki akses langsung ke sistem komputer atau dapat juga dilakukan dari jarak jauh melalui virus atau worm.

Hipyan Nopri, S.Pd.
Penerjemah Hukum Bahasa Inggris-Indonesia 
Medan, Sumatera Utara

12 January 2016

Maritime Lien: Piutang Maritim atau Jaminan Fidusia Kapal Laut?

Naskah sumber: 
The ship is free from encumbrances, mortgages, maritime liens, ... etc.

Sebagian penerjemah memadankan 'maritime lien' dengan 'piutang maritim.'

Sebenarnya, 'piutang maritim' sebagai padanan 'maritime lien' tidak tepat. Istilah 'piutang maritim' terlalu umum dan kabur kalau dijadikan padanan 'maritime lien' sehingga tidak menggambarkan dengan jelas dan akurat makna istilah asalnya. Lien itu sendiri merupakan piutang bagi pemegang lien, bukan bagi pemilik kapal. Bagi pemilik kapal, lien tsb adalah utang yang harus dilunasi. Jadi, lien itu utang sekaligus piutang namun bagi pihak yang berbeda, yaitu pemberi lien (pemilik kapal) dan pemegang lien (kreditur). Jadi, kalau dikatakan lien adalah piutang, maka sudah menyalahi pengertian lien. Selain itu, jika dimasukkan ke dalam konteks kalimat sumber jadi tidak logis. Masa pemilik kapal harus bebas dari piutang? Logisnya, seseorang itu harus bebas dari utang. 

Untuk memperkuat uraian di atas, berikut saya kutipkan definisi lien menurut Black's Law Dictionary Edisi ke-10 (2014:1063):
Lien = a legal right or interest that a creditor has in another's property lasting usually until a debt or duty that it secures is satisfied. Typically, the creditor does not take possession of the property on which the lien has been obtained. 
Lien = suatu hak hukum atau bagian hak yang dimiliki kreditur atas harta orang lain yang biasanya berlaku sampai suatu utang atau kewajiban yang dijaminnya dilunasi. Biasanya, kreditur tidak menguasai harta yang dijadikan jaminan tersebut.

Dari definisi di atas sangat jelas bahwa lien merupakan suatu bentuk hak jaminan. Untuk mendapatkan padanan bahasa Indonesianya, maka perlu diketahui lembaga hak jaminan yang ada dan berlaku di Indonesia.

Dalam sistem hukum jaminan Indonesia, lembaga jaminan mencakup: gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia, dan hipotek.

Sejak berlakunya UU No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, lembaga hak jaminan untuk benda tak bergerak adalah hak tanggungan, dan lembaga hak jaminan lama yg disebut hipotek hanya berlaku untuk kapal laut dan pesawat terbang.

Karena itu, dalam konteks ini: mortgage = hipotek.

Selanjutnya, lembaga hak jaminan untuk benda bergerak adalah jaminan fidusia (UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia). Karena itu, dalam konteks ini: lien = jaminan fidusia (untuk kapal laut berbobot kurang dari 20 m3).

Jadi, kalau diterjemahkan secara lengkap: The ship is free from encumbrances, mortgages, maritime liens, ... etc = Kapal tsb bebas dari pembebanan hak, hipotek, jaminan fidusia, dll.


Hipyan Nopri, S.Pd.
Penerjemah Hukum Bahasa Inggris-Indonesia 
Medan, Sumatera Utara 

14 May 2015

Hukum Kelembaman di Bidang Penerjemahan

Menurut hukum kelembaman Newton, benda yang diam akan cenderung terus diam dan benda yang bergerak akan cenderung terus bergerak jika resultan gaya yang bekerja padanya sama dengan nol atau konstan. Karena itu, diperlukan energi yang cukup besar untuk menggerakkan benda yang sedang diam atau menghentikan benda yang sedang bergerak, apalagi membalikkan arah gerak benda yang sedang bergerak.

Alhamdulillah, selama pengerjaan order penerjemahan lokal jangka panjang mengenai sejarah, ada juga selingan order penerjemahan dokumen berbagai bidang dari para pelanggan setia: agensi penerjemahan luar negeri dari Latvia, Belanda, Inggris, Malaysia, Australia, Selandia Baru, Kanada, dll.

Peralihan konsentrasi dari penerjemahan dokumen sejarah ke dokumen hukum, bisnis/keuangan, pariwisata, teknologi informasi, dll., lalu kembali lagi ke dokumen sejarah, memang memerlukan energi fisik, mental, dan kognitif yang relatif besar agar bisa berlangsung segera, dalam tempo yang secepat-cepatnya, dan mulus.

Demikianlah tantangan yang sering dihadapi seorang penerjemah yang telah mendapatkan pelanggan domestik dan/atau internasional lebih dari satu.

Penerjemah harus mampu melakukan negosiasi dengan pelanggan atau calon pelanggannya agar sedapat mungkin semua order penerjemahan yang masuk dapat diterima dan dapat diatur waktunya selonggar mungkin dan senyaman mungkin untuk menjamin mutu yang baik dan penyelesaian tepat waktu atau lebih cepat dari tenggatnya.

Hipyan Nopri, S.Pd.
Penerjemah Hukum Inggris-Indonesia
Medan, Sumatera Utara