www.voa-islam.com

Buka mata & wawasan Anda mengenai dunia Islam melalui situs berita Islam.

Google
 

18 February 2015

Omission to Act: Kelalaian Bertindak atau Keengganan Bertindak?

Ilustrasi:
A, seorang petugas penyelamat pantai asal New York, sedang berlibur di Florida. Dia sedang bersantai di tepi kolam hotel yangg cukup dalam menurut ukuran orang dewasa.

Pada saat itu, B, tamu hotel yang tidak bisa berenang, terjatuh ke kolam itu. Karena dia sedang berlibur dan tentu saja sedang tidak bertugas, A, yang melihat B jatuh ke kolam tersebut, diam saja sehingga B tewas tenggelam.

Apa yang dilakukan A dalam kasus ini di jagat hukum disebut 'omission to act'.

Seorang penerjemah yang sedang menerjemahkan dokumen yang berisikan kisah ini harus menerjemahkan istilah 'omission to act' tersebut ke dalam bahasa Indonesia yang tepat.

Secara umum, seorang penerjemah mungkin akan segera memadankannya dengan 'kelalaian bertindak'.

Namun demikian, penerjemah yang satu ini menerjemahkannya menjadi 'keengganan bertindak'.

Mengapa penerjemah hipotetis kita ini memilih 'keengganan bertindak' ketimbang 'kelalaian bertindak'?

Karena si penerjemah tahu bahwa menurut sistem hukum AS, 'omission to act' bukan perbuatan yang dapat dihukum.

Karena OA bukan tindak pidana, maka tidak ada unsur kewajiban atas perbuatan tersebut. Memang, secara moral seharusnya A bertindak menyelamatkan si B, tapi si A memilih untuk tidak bertindak.

Jadi, berdasarkan sistem hukum AS, OA bersifat sunat/opsional. Dilakukan bagus; tidak dilakukan tidak apa2.

Padanan kata yang pas menunjukkan makna opsional OA ini adalah 'keengganan', bukan 'kelalaian'.

Bagaimana si penerjemah bisa memahami makna OA ini? Pemahaman ini dapat diperoleh melalui pemelajaran di fakultas hukum atau pemelajaran otodidak, dengan membaca sendiri berbagai literatur hukum dalam negeri maupun luar negeri.

Dengan kata lain, keahlian terminologi di bidang hukum dapat diperoleh secara formal atau non-formal.

Dengan kata lain, penerjemah hukum yang tidak berlatar belakang pendidikan formal hukum bisa mencapai tingkat ahli terminologi hukum dengan belajar secara otodidak. Ini dari perspektif diri penerjemah.

Namun demikian, dengan mempertimbangkan perspektif umum calon klien, apalagi calon klien baru yang tidak saling kenal dengan penerjemah, sebaiknya penerjemah hukum berusaha mendapatkan gelar SH sebagai bukti faktual keahlian terminologi hukumnya.

Mengapa? Karena keahlian terminologi hukum yang diperoleh secara otodidak tidak dapat dibuktikan secara empiris sebelum order dikerjakan.:)

19 January 2015

Contoh Perjanjian Penerjemahan Buku


Perjanjian penerjemahan buku biasanya dibuat antara penerbit dan penerjemah. Namun demikian, ada juga penulis yang langsung mengurus penerjemahan bukunya. Berikut ini contoh perjanjian penerjemahan buku yang akan diterbitkan antara penulis dan penerjemah. 
Ini contoh perjanjian yang pernah saya buat. Bagi siapa pun yang ingin memakainya sebagai acuan umum silakan saja. Tentu saja, ada kemungkinan diperlukan penyesuaian agar selaras dengan konteks dan kasus spesifiknya. 
PERJANJIAN PENERJEMAHAN BUKU
Perjanjian ini (“Perjanjian”) dibuat dan disepakati pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 (dua puluh Januari dua ribu lima belas) oleh dan antara Nama Penulis (“Penulis”), yang berdomisili di Alamat Lengkap, Kota, Kabupaten, Provinsi, dan Nama Penerjemah (“Penerjemah”), yang berdomisili di Alamat Lengkap, Kota, Provinsi, mengenai penerjemahan (“Penerjemahan” atau “Terjemahan”) buku berjudul Judul Buku (“Buku”) yang ditulis oleh Nama Penulis (“Penulis”), yang masing-masing disebut sebagai “Pihak Pertama” atau “Penulis” dan “Pihak Kedua” atau “Penerjemah” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”. 
Para Pihak menyatakan bahwa semua kesepakatan yang dibuat oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang diuraikan di bawah ini merupakan hasil pertimbangan bersama secara menyeluruh dan matang. 
Berdasarkan pertimbangan bersama ini, Para Pihak menyepakati sebagai berikut:
  1. Penerjemah akan menerjemahkan Buku dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan akan menyerahkan Terjemahan kepada Penulis pada atau sebelum tanggal 20 Mei 2015 (dua puluh Mei dua ribu lima belas).
  2. Penulis akan menyerahkan Buku yang akan diterjemahkan dalam format elektronik (soft copy) dan format tercetak (hard copy) kepada Penerjemah pada saat penandatanganan Perjanjian.
  3. Terjemahan yang telah selesai dikerjakan oleh Penerjemah akan diserahkan kepada Penulis dalam format elektronik (soft copy).
  4. Penulis tidak akan melakukan perubahan apa pun atas versi final Terjemahan kecuali yang berkaitan dengan tata letak (layout), jenis dan ukuran huruf, serta ilustrasi visual, setelah selesainya proses penyuntingan (editing) oleh penyunting/editor, proses revisi atau koreksi oleh Penerjemah, dan diskusi antara penyunting/editor dan Penerjemah.
  5. Apabila setelah proses penyuntingan (editing) diperlukan revisi atau koreksi Terjemahan, permintaan revisi atau koreksi ini harus disampaikan secara tertulis oleh Penulis kepada Penerjemah dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Penerjemah menyerahkan Terjemahan kepada Penulis.
  6. Apabila permintaan revisi atau koreksi disampaikan Penulis kepada Penerjemah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, maka Penerjemah tidak memungut biaya apa pun atas proses revisi atau koreksi Terjemahan dan diskusi antara penyunting/editor dan Penerjemah.
  7. Apabila jangka waktu sebagaimana tersebut pada Pasal 5 sudah terlewati, maka permintaan revisi atau koreksi Terjemahan oleh Penulis harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerjemah dan Penerjemah akan memungut biaya Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per jam waktu yang diperlukan untuk proses revisi atau koreksi dan diskusi antara penyunting/editor dan Penerjemah.
  8. Waktu penyelesaian proses revisi atau koreksi sepenuhnya ditentukan oleh Penerjemah setelah konsultasi dengan Penulis.
  9. Penerjemah menjamin dan menegaskan bahwa tidak ada tulisan yang bersifat tidak menyenangkan atau memfitnah yang tidak terdapat di dalam Buku akan dimasukkan ke dalam Terjemahan.
  10. Penulis akan membayar ganti rugi kepada Penerjemah dan membebaskan Penerjemah dari segala risiko hukum atau pengeluaran atau biaya finansial yang timbul apabila terjadi tuntutan atau gugatan sehubungan dengan isi Buku.
  11. Penulis akan membayar uang jasa Penerjemahan sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Penerjemah.
  12. Selain uang jasa Penerjemahan, Penulis akan membayar uang royalti sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga jual eceran per eksemplar Terjemahan yang diterbitkan kepada Penerjemah.
  13. Penulis akan menyerahkan uang royalti sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 setiap enam bulan sekali kepada Penerjemah.
  14. Penerjemah akan menerima pembayaran 50% (lima puluh persen) dari total biaya Penerjemahan pada saat penandatanganan Perjanjian oleh Para Pihak. 
  15. Selama berlangsungnya proses Penerjemahan, Penerjemah tidak wajib menyerahkan sebagian atau seluruh bagian dari Terjemahan yang telah dikerjakan kepada Penulis.
  16. 50% (lima puluh persen) sisa pembayaran akan diserahkan Penulis kepada Penerjemah sebelum Terjemahan yang telah selesai diserahkan Penerjemah kepada Penulis setelah Penerjemah memberi tahu Penulis mengenai selesainya Terjemahan.
  17. Nama Penerjemah akan dicantumkan pada sampul depan dan halaman judul pada semua edisi Terjemahan yang diterbitkan dengan ukuran huruf sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari ukuran huruf nama Penulis.
  18. Biografi Penerjemah akan dicantumkan pada sampul belakang semua edisi Terjemahan yang diterbitkan.
  19. Pada penerbitan pertama Terjemahan, Penulis akan memberikan 1 (satu) eksemplar Terjemahan yang diterbitkan kepada Penerjemah.
  20. Apabila Terjemahan telah diterbitkan, Penulis akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penerjemah paling lambat 1 (satu) minggu setelah penerbitan Terjemahan.
  21. Penulis akan memberikan laporan resmi tertulis dari Penerbit mengenai jumlah Terjemahan yang diterbitkan kepada Penerjemah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penerbitan Terjemahan.
  22. Penulis akan memberikan laporan resmi tertulis dari Penerbit mengenai jumlah Terjemahan yang telah terjual setiap enam bulan sekali terhitung sejak tanggal penerbitan Terjemahan kepada Penerjemah.
  23. Perjanjian ini dapat dibatalkan hanya dengan kesepakatan tertulis Para Pihak.
  24. Penulis akan membayar uang pembatalan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total biaya Penerjemahan atau sebesar nilai dari persentase Terjemahan yang telah diselesaikan kepada Penerjemah apabila Perjanjian ini dibatalkan secara sepihak oleh Penulis.
  25. Uang pembatalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 yang akan berlaku adalah salah satu yang lebih besar di antara 50% dari total biaya Penerjemahan dan nilai dari persentase Terjemahan yang telah diselesaikan.
  26. Perjanjian ini dibuat dua rangkap dan masing-masing ditandatangani oleh Para Pihak serta diberi meterai Rp6.000 (enam ribu rupiah).
  27. Demikianlah, Perjanjian ini dibuat sebagai hasil pertimbangan bersama Para Pihak dan tanda tangan Para Pihak di bawah ini menunjukkan penerimaan atas syarat dan ketentuan Perjanjian di atas.

                                                                                              Kota, 20 Januari 2015
Penulis                                                                                  Penerjemah

Nama Penulis                                                                       Nama Penerjemah